PALEMBANG, Rj online news.com – massa aksi unjuk rasa yang dilakukan gerakan masyarakat anti korupsi (Garki) dihalaman kantor kejaksaan tinggi Sumatera Selatan ditanggapi secara serius oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera selatan Khadirman selaku kasi penkum, rohadi selaku koordinator aksi menyampaikan kedatangan Garki kehalaman kejaksaan tinggi sumatera selatan adalah bentuk keseriusan kami terhadapa lapdu yang telah kami sampaikan pada tanggal 29 september lalu.
Dalam laporan kami tersebut garki menjelaskan bahwa terdapat 34 paket proyek yang diumumkan ULP kabupaten muara enim pada tanggal 10 september lalu dimana dalam pengumuman tersebut pada prosesnya ULP sengaja mempercepat jadwal penawaran yang ditentukan oleh LKPP No 12 Tahun 2021 ialah selama 7 hari menjadi 5 hingg 6 hari sehingga mengurangi partisipasi penyedia lainya dalam berkompotisi memperebutkan 34 paket proyek tersebut jumat 22/10/2021.
Mukri AS dalam orasinya menyampaikan bahwa terhadap apa yang terjadi dilapangan 34 paket proyek ini patut dicurigai kelahiranya karena masih dalam keadaan prematur dan bertentangan dengan LKPP No 12 tahun2021, hal ini memantik kecurigaan kami kalau ada apa ” terhadap 34 paket yang diduga pekerjaan tersebut, mungkinkah telah terjadi pengkondisian tertentu ataukah lain sebagainya . Ujarnya.
Mukri AS juga menyingung bahwa OTT 2019 lalu adalah cerminan buruk terhadap pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintahan kabupaten muara enim, dan ini masih menyisahkan trauma yang mendalam bagi masyarakat muara enim seyogyanya terhadap 34 paket proyek yang diumumkan tersebut ULP dapat berkaca dari masa lalu dan lebih mengedepankan prinsif kehati-hatian.
Suwardi sekretaris jenderal Garki menambahkan dalam orasinya agar Kejati dapat memanggil kepala ULP Kabupaten Muara Enim dan pokja-pokja yang melelangkan 34 paket pekerjaan tersebut, guna mengklarifikasi lelang prematur tersebut karena bertentangan dengan LKPP No 12 Tahun 2021 dan PP 16 Tahun 2018.
Reza fahlepi anggota garki lainya berharap kejaksaan dapat memperhatikan secara serius pembangunan yang ada di kab muara enim ini, mulai dari proses tendernya, pengerjaanya dan dana yang dikeluarakan agar transfaran, sebab kami menilai bahwa terhadap 34 paket pekerjaan tersebut diduga ULP telah menerima Fee dari calon pemenang yang diduga telah diarahkan sebab pengumuman dan penawaran ke 34 paket pekerjaan tersebut seolah tertutup bagi kontraktor lainya.
Khadirman yang menyambut aksi unjuk rasa dari Garki mewakili kepala kejaksaan tinggi menyebut kalau lapdu 29 september yang disampaikan melalui PTSP kami telah ditindak lanjuti dan diserahkan ke kejari kab muara enim untuk ditindak lanjuti, kami komitmen terhadap pemberantasan korupsi di sumatera selatan dan kepala kejaksaan tinggi sudah menekankan itu, oleh karena nya mari kita pantau penyelidikan ini secara bersama-sama silahkan nanti kawan-kawan awasi dan koordinasikan perkembanganya dengan kami pungkasnya . Laporan: (Tim redaksi)