Palembang RJ Online news.com – Suhu politik di Sumatera Selatan memanas menjelang Pilkada 2024, terutama setelah adanya isu pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Organisasi masyarakat GARDA API Sumsel mengecam keras rencana pergantian pejabat yang dinilai tidak etis dan sarat muatan politis.
Yan Coga, Ketua GARDA API Sumsel, dalam konferensi persnya pada Senin (30/09/24), mengungkapkan kekhawatiran bahwa pergantian pejabat ini akan merusak netralitas pemerintah menjelang Pilkada yang tinggal beberapa bulan lagi. Ia memastikan GARDA API Sumsel akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kantor Gubernur pada tanggal 7 Oktober 2024 sebagai bentuk protes.
“Iya benar. Insyallah hari Senin nanti kami akan turun ke jalan. Kami ingin PJ Gubernur menjaga sikap, jangan jadi alat politik. Sumsel selama ini dikenal zero konflik, jangan sampai keamanan yang sudah terjaga ini dirusak oleh manuver-manuver politik yang tidak etis,” tegas Yan Coga.
Yan menambahkan, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa akan ada pergantian pejabat eselon II, III, dan IV, termasuk 17 Kepala Dinas/Badan serta beberapa Kepala Biro di Pemprov Sumsel. Menurutnya, pergantian ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama mengingat pelaksanaan Pilkada yang semakin dekat.
“Tentu saja ini mencurigakan, apalagi pergantian tersebut tidak bersifat mendesak. Kami mencium adanya indikasi politisasi dan dukungan terhadap salah satu pasangan calon Pilkada,” kata Yan.
Dalam aksi nanti, GARDA API Sumsel membawa sejumlah tuntutan penting, di antaranya:
1. PJ Gubernur harus berhenti mengambil tindakan sewenang-wenang. Sumsel bukan milik pribadi Anda.
2. Jangan jadi alat politik, jaga sikap netralitas sebagai PJ Gubernur.
3. Pertahankan kondisi aman dan kondusif di Sumsel, jangan sampai Sumsel yang zero konflik jadi kacau.
4. Jika PJ Gubernur terus bermain politik, GARDA API mendesak Mendagri untuk segera mencopotnya.
5. Periksa kekayaan PJ Gubernur yang diduga melonjak drastis lebih dari 1 miliar dalam satu tahun terakhir, sebagaimana dilaporkan dalam LHKPN.
6. Hentikan praktik jual beli jabatan yang diduga terjadi dalam pergantian pejabat di Pemprov Sumsel.
Yan Coga menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini bukan sekadar simbol protes, tetapi bentuk kepedulian GARDA API terhadap masa depan Sumsel. “Pergantian pejabat di saat genting seperti ini, tanpa alasan yang mendesak, jelas merupakan langkah yang sangat tidak etis dan patut diduga ada kepentingan politis di belakangnya,” tegasnya.
GARDA API Sumsel berkomitmen untuk mengawal jalannya pemerintahan di Sumsel agar tetap netral dan berintegritas menjelang Pilkada. “Sumsel bukan tempat untuk bermain politik kotor. Jika PJ Gubernur terus bertindak demikian, maka lebih baik ia angkat kaki dari Bumi Sriwijaya!” tutup Yan Coga dengan nada keras.
Aksi ini dipastikan akan menarik perhatian publik, karena GARDA API siap mengepung kantor Gubernur hingga tuntutan mereka dipenuhi. Bagaimana sikap PJ Gubernur Sumsel terhadap tudingan serius ini? Kita tunggu perkembangannya.
Laporan:(Tim redaksi)