Garki datangi kantor walikota palembang tuntut Kabid SDA PU PR di mutasi dari jabatanya

Palembang . Rj online news.com – massa aksi unjuk rasa yang dilakukan gerakan masyrakat anti korupsi (Garki) dihalaman kantor Badan palembang diminta satuan polisi pamong praja (POL PP) untuk tertib dan menjaga jarak dari teras kantor, pasalnya puluhan aksi massa tersebut mencoba untuk masuk kedalam karena sebelumnya peserta aksi pada aksi minggu sebelumnya tidak ditanggapi oleh walikota palembang dan jajaranya.kamis .22/11/2021.

rohadi dalam orasinya menyampaikan bahwa apa yang terjadi di kota palembang dikala musim hujan sehingga mengakibatkan kota pempek ini banjir adalah merupakan tatakelola pemerintahan yang dinilai buruk , semestinya walikota konsisten dengan janji politiknya dapat menangulangi palembang agar terbebas dari banjir, namun sayang sudah hampir 2 periode palembang terus saja dihantui oleh banjir, jalan rusak, normalisasi sungai yang asal jadi, tak khayal kalau kedatangan kami disini menuntut walikota agar walikota transfaransi terkait dana rutinitas yang dianggarkan setiap tahunya . Ujarnya.

Suwardi sekretaris garki juga menegaskan bahwa dari beberapa proyek normalisasi sungai yang sedang dikerjakan ditahun 2021 ini terdapat beberapa proyek yang kami curigai ada main mata antara penyedia dan rekanan, banyak proyek siluman yang tidak ditemukan papan informasi proyek sehingga menimbulkan kecurigaan dari semua kalangan kalau proyek tersebut akan direkayasa pengerjaanya.
Rohadi Ketua umum Garki turut mempertegas apa yang menjadi tuntutan hari ini bahwa didalam orasinya dihalamana kantor walikota tersebut, kami meragukan ikhwal pemerintah kota palembang dalam penangulangan banjir, pemerintah kota palembang terkesan mempoitisasi anggaran rutinitas yang ada untuk menarik simpatis dari masyrkat dengan tujuan melangengkan kekuasaan, dari tahun ketahun dana rutinitas ini dianggarkan namun banjir, drainase tersumbat, dan jalan yang rusak akibat genangan Air masih saja menghantui kita semua, tidak hanya itu pemerintah kota palembang ditahun 2021 ini saja mengangarkan proyek untuk Normalisasi sungai sebanyak 19 paket lebih dengan anggaran hampir 30 milyar, kami curiga normalisasi tersebut dikerjakan asal-asalan, selain papan informasi proyek banyak tidak ada, sendimen dari normalisasi tersebut juga tidak diketahui dibuang dan diperjualbelikan kemana.

Mukri AS berharap walikota selaku pimpinan dapat mentelaah persoalan ini, mulai dari proses tendernya, pennetuan pemenangya, pengerjaanya dilapangan, hingga pembuangan sindimen tersebut, walikota meski transfaran dalam pengunaan anggaran rutinitas ini, walikota meski memutasi kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) pu pr kota palembang, karena dianggap bidang dari PU PR yang paling bertangung jawab atas kegagalan visi misi walikota palembang dalam menangulangi Banjir. ujarnya

Rohadi menegaskan agar walikota palembang meski berani mengevaluasi jabatan kadis PU PR beserta Kepala bidang Sumber Daya Air (SDA) terkait dana rutinitas tersebut, walikota juga meski turun mengkroscek satu persatu 19 paket Normalisasi sungai yang ada didinas PU PR. ujarnya.

Yanupran yani PLT Asisten 1 palembang yang didampingi kabag pembangunan perwakilan yang mewakili walikota palembang menyambut baik peserta aksi dari kawan-kawan Garki, Menyikapi apa yang disampaikan kawan-kawan garki beliau menyampaikan kalau aksi garki sudah kali ke 2, dan menyampaikan permohonan maaf dari walikota, dan beliau ditunjuk walikota untuk menemui kawan-kawan. Yanupran yani merespon aduan dugaan korupsi dan ketidak transfaransian dana rutinitas penangulangan banjir, drainase, normalisasi dan 19 paket pekerjaan normalisasi sungai tahun 2021 yang ada dikota palembang melalui dinas PU PR , beliau menjelaskan kalau pemerintah serius dalam penangulangan banjir ini hanya saja walikota selalu menekankan terhadap jajaranya untuk tetap bergotong royong serta membebankan kepada OPD terkait, yanupran akan mengevaluasi kinerja dari Dinas PU PR khusunya Bidang Sumber Daya Air (SDA) jika yang bersangkutan memang salah dan tidak transfaransi dalam mengunakan anggaran rutin tentu pemerintah berjanji akan memutasi YBS dalam hal ini kabid SDA ibu marlina ujarnya namun melalui mekanisme dan aturan yang tepat, yanupran berjanji akan mendalami aduan dari kawan-kawan dan akan menyampaikan kepada pimpinan walikota dalam hal ini serta akan mengkroscek 19 paket Normalisasi sungai yang ada saat ini pungkasnya .
Laporan: (mki)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *